DPD: Menkeu Baru Harus Peduli Pembangunan Daerah

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant, Software-Web Develoment and Maintenance,Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service

Cakrajiya Ciptana (CCi)

http://www.cc-indonesia.com

ARTICLE CLIPPINGS
Media : www.suarakarya-online.com		Date : Thursday, May 20, 2010
Url : http://www.suarakarya-online.c...		Tone : Neutral

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingatkan Menteri Keuangan yang baru harus memperhatikan program-program yang mengarah pada keberhasilan pembangunan daerah.

Sebab, salah satu penyebab kegagalan pembangunan di daerah yang terjadi hingga saat ini karena masalah kurang tepatnya operasional perundang-undangan yang menjadi kebijakan pemerintah.

"Komitmen pemerintah dalam keberhasilan pembangunan daerah yang tercakup dalam kebijakan suatu kementerian terkadang masih jauh dari yang diharapkan. Sehingga reshuffle terbatas untuk mengisi posisi menteri keuangan maka kebijakan yang akan diambil pada masa-masa mendatang harus tetap dapat mengakomodasi pembangunan di daerah," kata Ketua Komite I DPD (NTB) Farouk Muhammad dalam dialog DPD bertemakan "Kemungkinan Reshuffle Terbatas dan Komitmen terhadap Pembangunan Daerah" di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (19/5).

Hadir dalam diskusi yang dimoderatori Hanif Sobari itu anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Agoes Poernomo, dan pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit.

Menurut Farouk, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, ternyata beberapa menteri dinilai berkinerja buruk. Kondisi ini, ujar dia, semakin memperkuat upaya agar reshuflle kabinet yang berlangsung terbatas itu harus dilakukan secara cermat dan tetap memprioritaskan program-program bagi pembangunan nasional.

Kebijakan Pilkada

Farouk mengakui, faktor kepemimpinan dari kepala daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah.

Namun, kenyataannya hingga saat ini tetap saja sebagian kebijakan pembangunan seringkali masih mengacu pada keputusan pemerintah di pusat.

Misalnya, untuk masalah pemilihan kepala daerah (pilkada). Kebijakan mengenai pelaksanaan pilkada, terutama terkait penggunaan anggaran terlihat kurang mempertimbangkan aspek pembangunan daerah.

"Dari peraturan yang ada berlaku saat ini, perundang-undangan yang ada menyangkut pelaksanaan pilkada nyatanya masih menyedot anggaran yang seharusnya dapat diperuntukkan bagi program-program pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menanggapi wacana reshuffle menteri di kabinet, Agoes Poernomo menyatakan optimismistis kader partainya masih akan dalam kabinet. Ia mengakui perombakan kabinet tetap menjadi hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itulah, PKS baru akan memercayai adanya reshuffle kabinet jika hal itu keluar dari mulut SBY sendiri sebagai penentu kebijakan.