Cakrajiya Ciptana (CCi)
http://www.cc-indonesia.com
| ARTICLE CLIPPINGS | ||
| Media : www.seputar-indonesia.com | | Date : Thursday, May 20, 2010 |
| | Tone : Neutral | |
Penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) secara serentak dinilai sulit diwujudkan pada Pemilu 2014.Sebab,kemampuan masyarakat maupun antisipasi hukum masih lemah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, penerapan e-voting harus melihat kondisi masyarakat yang belum siap dan belum tentu suka. Masyarakat terutama yang di pelosok belum biasa dengan teknologi. Akan lebih afdal bagi mereka mencoblos atau mencontreng, kata Gamawan dalam Dialog Nasional Menuju Pemanfaatan e- Voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014 yang dise-lenggarakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta kemarin. Selain kendala kesiapan masyarakat, lanjut Gamawan, juga harus dipikirkan masalah infrastruktur, sarana teknologi,sumber daya manusia hingga masalah penanganan sengketa jika kemudian terjadi. Karena itu, tegas dia, penerapan e-voting tidak bisa diseragamkan untuk semua daerah.
Apalagi e-voting juga harus didukung sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan KTP elektronik (e-KTP) yang ditargetkan selesai pada 2013. Segala kemungkinan pahit kita pikirkan dulu masak-masak sebelum e-voting. Termasuk kendala teknis seperti listrik padam, aksi hacker, dan berbagai insiden teknologi lain juga harus dipikirkan. Soal pelanggaran, bagaimana kalau ada pemilih ganda? Makanya e-voting perlu pembahasan dulu melalui revisi UU Penyelenggara Pemilu,tegasnya. Meski demikian, mantan Gubernur Sumatera Barat ini tidak menampik kemungkinan e-voting dilaksanakan dalam pilkada di beberapa daerah.Namun, lanjut dia, harus dilihat terlebih dahulu kesiapan daerah tersebut dari segala sudut pandang. Mungkin daerah yang sudah bisa menyelesaikan program e-KTP.Tapi ini perlu dianalisis mendalam agar tidak ada masalah kemudian, tegasnya.
Pada kesempatan sama,Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, e-voting hanya sebuah pilihan cara dalam pemilu yang masih perlu persiapan matang. Cara ini, lanjut dia, juga belum menjamin hasil pemilu akan lebih baik dibandingkan cara konvensional seperti mencontreng dan mencoblos. Yang kita lihat sekarang evoting justru lebih rumit. Bahkan saya katakan mustahil bisa diterapkan pada Pemilu Legislatif 2014.Kalau pemilu presiden mungkin walaupun saya yakin masih sulit dan berat,tandas Ganjar. Ganjar yang juga Ketua Panja Revisi UU Penyelenggara Pemilu menambahkan,e-votingbelum tentu bisa menambah tingkat partisipasi masyarakat,tingkat kevalidan data maupun tingkat keamanan dalam penghitungan suara.
Semua pihak, lanjut dia, harus asimetris karena keadaan satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Makanya, e-voting hanya satu alternatif cara. Bisa dipakai di beberapa daerah.Kalau soal regulasi dan peraturan perundang-undangannya, itu gampang dan bisa kita atur,tandasnya. Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan e-voting masih berpeluang dipakai pada pemilihan Presiden 2014. Namun untuk pemilu legislatif masih sangat sulit dan rumit.Pasalnya, pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka yang harus mempertimbangkan jumlah partai yang banyak dan memiliki calon sampai 12 calon hingga 33 orang calon.
Terkait hal ini, Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar menyatakan teknologi e-voting sebenarnya sudah siap dan sudah dicoba pada pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana,Bali.Penerapan evoting tersebut, lanjut dia, akan lancar setelah program sistem administrasi kependudukan (SIAK) sudah selesai pada 2013. Untuk e-KTP sendiri sudah diujicobakan di enam kabupaten/- kota seperti di Padang, Denpasar, Jembrana, Yogyakarta, Cilegon, dan Makassar.Tapi memang kita harus berpikir bahwa karakteristik tiap daerah berbeda-beda sehingga e-voting masih perlu analisis, tandasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie yang hadir dalam acara tersebut berpendapat, penerapan e-voting harus bertahap, dimulai dari pilkada kota, kemudian pilkada tingkat kabupaten, pilkada propinsi hingga akhirnya pada pemilu dan pilpres.
No comments:
Post a Comment