Pilkada 2010 Habiskan Anggaran Rp3,545 T

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant, Software-Web Develoment and Maintenance,Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service

Cakrajiya Ciptana (CCi)

http://www.cc-indonesia.com

ARTICLE CLIPPINGS
Media : www.seputar-indonesia.com		Date : Tuesday, June 01, 2010
Url : http://www.seputar-indonesia.c...		Tone : Neutral

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap- kan, pelaksanaan Pe-milihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di 244 daerah menghabiskan dana lebih dari Rp3,545 triliun.

Tadi sudah dicek satu per satu dan ternyata tidak ada satu pun daerah yang tidak dianggarkan untuk dana pilkada.Malah kami (Kemendagri) memiliki data berapa rupiah per daerah. Totalnya Rp3,545 triliun, ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada harian Seputar Indonesia(SI) di Jakarta kemarin. Meski demikian,Gamawan menyatakan, pencairan dana pilkada tidak bisa dilakukan sekaligus.Apalagi, kondisi kebutuhan setiap daerah sangat berbeda-beda sehingga harus dilihat kasus per kasus. Pencairan dana tersebut,lanjutnya, memiliki termin waktu secara bertahap yang diikuti laporan pertanggungjawaban pemakaiannya.

Misalnya, termin pertama sudah cair, lalu dipertanggungjawabkan dulu,baru kemudian dicairkan termin kedua.Kadang-kadang, suatu daerah mempertanyakan kenapa dananya tidak cair semua? Ya jawabannya karena pertanggungjawaban termin pertamanya belum. Namun, yang jelas kekhawatiran bahwa dana pilkada tidak cukup tidak terbukti,tandasnya. Gamawan mengatakan, dana sebesar itu baru perhitungan awal. Sebab, dana pilkada ini masih bisa membengkak dari yang sudah dialokasikan saat ini.Pembengkakan anggaran terjadi terutama di daerah yang mengalami penundaan pilkada.Pembengkakan tersebut bisa terjadi untuk biaya honor penyelenggara maupun biaya teknis lain,paparnya.

Selain masalah anggaran,Gamawan memastikan, pemerintah tidak akan ikut campur dalam soal teknis penyelenggaraan pilkada yang menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah bersama DPR, lanjut dia, hanya membuat regulasi serta ikut memantau penyelenggaraan pilkada. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan,penundaan pilkada memang dapat menjadi salah satu faktor pembengkakan anggaran pilkada. Karena itu, penundaan pilkada harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan alasan mendesak.

Dengan penundaan ini,ongkos politik calon yang maju di daerah tersebut pasti juga bertambah. Sejauh ini, pilkada yang ditunda adalah Papua, ujarnya.