Nestle Hentikan Pembelian CPO Sinar Mas

Media Monitoring, Analysis and Tracking, Information System Consultant, Software-Web Develoment and Maintenance,Computer Network Supply and Installation, Purchasing Service

Cakrajiya Ciptana (CCi)

http://www.cc-indonesia.com

ARTICLE CLIPPINGS
Media : Investor Daily		Date : Friday, March 19, 2010
Page : 30		Tone : Neutral
Position : Top-Right		Section : Agribusiness

Nestle menghentikan pembelian langsung minyak sawit mentah (CPO) dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. Tindakan tersebut dilakukan karena Nestle berkomitmen untuk hanya menggunakan CPO bersertifikat lingkungan (certified sustainable palm oil) pada 2015.

Sebelunmya, Greenpeace melaporkan bahwa ekspansi lahan kelapa sawit Sinar Mas dilakukan pada hutan alam dan lahan gambut, sehingga merusak keberadaan hutan tropis.

Head of Public Relations PT Nestle In­donesia Brata T Hardjo Subroto mengatakan, Nestle telah mengganti perusahaan pemasok CPO di Indonesia, Sinar Mas, dengan pemasok lain untuk pembelian selanjutnya.

"Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Nestle telah mempercepat langkah penyelidikan terhadap mata rantai pasokan minyak kelapa sawit yang dikonsum­si, guna mengidentifikasi setiap pemasok minyak kelapa sawit yang tidak meme­nuhi standar lingkungan yang berkesinambungan," ujar Brata dalam pernya­taan resmi yang diterima Investor Daily, Kamis (18/3).

Brata juga berharap agar perusahaanperusahaan seperti Cargill memahami kebutuhan minyak kelapa sawit yang tidak berasal dari pemasok yang merusak hutan tropis. Selama ini, Nestle juga membeli CPO dari pihak ketiga, yakni Cargill.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Mas Gandi Sulistyanto ketika ditanya melalui telepon dan pesan singkat tidak memberi jawaban terkait masalah tersebut.

Sebelum Nestle, PT Unilever Indone­sia juga telah menghentikan pembelian langsung CPO dari PT Sinar Mas karena alasan yang sama.

Berdasarkan laporan Greenpeace berjudul Caught Red-Handed (tertangkap basah), Nestle mendapat pasokan minyak kelapa sawit dari supplier, termasuk Sinar Mas Group. Sinar Mas juga pemiliki Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan kertas terbesar di Indonesia. ,

Team LeaderKampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar mendesak agar Nestle juga menghentikan pembelian melalui Cargill yang merupakan salah satu konsumen terbesar Sinar Mas.

"Desakan untuk menyetop pembelian CPO Sinar Mas karena perusahaan tersebut terbukti masih melakukan perusakan hutan dan lahan gambut, meskipun sebelumnya sudah berkomitmen menghenti­kan tindakan tersebut," tutur Mustar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Beberapa bukti terbaru perusakan hutan yang dilakukan Sinar Mas, yaitu penebangan hutan di Ketapang (Kaliman­tan Barat) seluas 19 ribu hektare (ha), hutan sagu di Papua 30 ribu ha, hutan di Kapuas Hulu 8 ribu ha dari total lahan yang akan dibuka seluas 40 ribu ha. APP juga dilaporkan mengonversi hutan di Jambi seluas 900 ribu ha.

Kelompok peduli lingkungan itu juga akan mendesak kepada kreditor Sinar Mas seperti BNP Paribas untuk menghentikan bantuannya. "Kami akan terus menghimpun perusahaan lainnya agar mengambil tindakan nyata, agar tidak membeli CPO dari perusahaan yang telah merusak hutan. Tidak hanya Sinar Mas, tetapi juga dari grupnya yaitu APP," tutur Bustar.

Sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, Nes­tle adalah konsumen besar CPO. Selama tiga tahun terakhir, kebutuhan CPO perusahaan raksasa makanan tersebut melonjak'menjadi 320 ribu ton per tahun. Nestle memanfaatkan CPO untuk membuat berbagai produk, termasuk Kitkat.

Pemerintah Perlu Bertindak

Terpisah, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyatakan, pihaknya menyayangkan kembali terjadinya penghentian pembelian CPO kepada perusahaan dalam negeri. Ia berharap, pemerintah melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. "Kami mendorong pemerintah agar melakukan per temuan bersama antara Sinar Mas, asosiasi sawit, dan Greenpecae untuk membicarakan apa yang mereka inginkan," ujarnya.

Dukungan pemerintah, kata Joko, sa­ngat diperlukan karena selama ini upaya pemerintah dalam membela perusahaan yang ditekan oleh pihak luar terkesan masih seadanya, sehingga kasus yang sama merembet ke perusahaan lain. "Harus ada dukungan pemerintah agar lebih kuat. Selama ini yang bergerak baru aso­siasi," ucap dia.

Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani belum bisa berkomentar banyak, karena pihaknya'belum menerima laporan mengenai penghentian pembelian Nestle atas desakan Greenpeace. Tetapi, pemerintah siap membela perusahaan dalam negeri yang mengalami kesewenang-wenangan dari pihak lain.